BERITA DUNIA Bersiap Menyisir Wajib Pajak

BERITA DUNIA Bersiap Menyisir Wajib Pajak

BERITA DUNIA Bersiap Menyisir Wajib Pajak Kantor pajak memiliki senjata untuk merekrut wajib pajak baru. Senjata-senjata ini dalam bentuk informasi rekening perbankan.

Otoritas dapat mengakses informasi rekening perbankan langsung yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memperluas basis wajib pajak.

BERITA DUNIA Bersiap Menyisir Wajib Pajak
BERITA DUNIA Bersiap Menyisir Wajib Pajak

Saran untuk mengakses data akun berasal dari Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Akses ke Informasi Keuangan untuk Tujuan Pajak. Dia kemudian menyusun Peraturan Menteri Keuangan No. 19 tahun 2018, Peraturan Direktur Jenderal No. 04 / PJ / 2018, dan Surat Edaran (SE) -16 / PJ / 2017.

BERITA DUNIA Direktur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan peraturan itu muncul setelah tax amnesty. Karena itu, jangan berharap orang lain takut atau menghindari pajak.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Nomor 04 / PJ / 2018, dan Surat Edaran (SE) -16 / PJ / 2017, otoritas pajak dapat secara otomatis menerima saldo akun keuangan dan dapat mengirimkan informasi, permintaan pengungkapan, dan / atau IBK) langsung ke Bank.

Di masa lalu, otoritas pajak harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Lembaga Layanan Keuangan (LJK) menyerahkan laporan selambat-lambatnya empat bulan setelah akhir tahun kalender.

Dengan begitu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat memiliki data pribadi dan informasi keuangan dengan saldo minimal $ 1 miliar. Bahkan untuk akun perusahaan tidak ada batas saldo. DJP menerima data akun untuk pertama kalinya pada April 2018 untuk sisa 31 Desember 2017 akun keuangan.

MEMBENTUK SATGAS

Aturan permainan, ketika otoritas pajak menerima data akun pihak terkait akan ditinjau dan dicocokkan dengan SPT. Jika valid maka pemilik akun tidak akan mengikuti. Oleh karena itu, saldo OP 1 miliar USD dapat dikurangkan dari tahun-tahun pengumpulan sebelum data akun diterima.

“Saldo akhir mungkin datang dari tahun lalu. Kami benar-benar dapat meyakini bahwa datanya solid,” kata Suryo dalam wawancara eksklusif dengan Kontan.co.id di kantornya, Rabu (27/11).

BERITA DUNIA Untuk memfasilitasi perpajakan yang luas, DJP telah sejak Juli 2019 membentuk Satuan Tugas Informasi dan Manajemen Keuangan pada tahun 2019. Satuan Tugas Pajak terdiri dari tiga direktur termasuk Direktur Potensi, Kepatuhan, Pendapatan Pajak, kemudian Direktorat Inspeksi dan Pengumpulan, dan Direktur Penegakan Hukum, .

Tiga co-direktur bergabung dengan Kantor Regional (Kanwil) di Kantor Layanan Pajak (KPP). “Gugus tugas ini terkait dengan akun keuangan yang kami dapatkan dari tax amnesty dan sampai sekarang kami dapat (data) hingga 2018,” kata Suryo.

Setelah hampir enam bulan dari Satuan Tugas Pajak, Suryo belum menjelaskan berapa banyak akun dan potensi penerimaan pajak telah dikonfirmasi. Dia berharap langkah ini akan membantu penerimaan pajak tahun ini kurang dari Rp. 559,09 triliun dari targetnya pada akhir 2019.

BERITA DUNIA Jelas, Satuan Tugas Pajak mengumpulkan data sebanyak mungkin, tanpa memerlukan lebih banyak yang tidak dikonfirmasi oleh SPT Tahunan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 akun yang valid dapat digunakan oleh kantor pajak untuk memperluas basis wajib pajak.

Di sisi lain, Direktur Konseling, Layanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan peningkatan Satuan Tugas Pajak akan lebih terlihat pada tahun 2020.

Menggunakan data informasi akun, Gugus Tugas Pajak menargetkan 10 pemegang rekening yang dianggap pembayar pajak potensial dari masing-masing Kantor Pajak. Sekedar catatan, kini sudah ada 30 Kantor Pajak Daerah. Ini berarti bahwa akan ada 300 pemegang rekening yang ditargetkan oleh pembayar pajak pada tahun 2020.

Suryo menambahkan bahwa upaya ini bisa menjadi upaya tambahan dalam penerimaan pajak tahun depan. Karena dia tidak menyangkal bahwa indikasi pertumbuhan ekonomi tahun depan mungkin lambat. Oleh karena itu, penghasilan kena pajak dipotong setiap bulan.