BERITA DUNIA FPI Akan di Cabut Jika Melanggar Hukum

BERITA DUNIA FPI Akan di Cabut Jika Melanggar Hukum

BERITA DUNIA FPI Akan di Cabut Jika Melanggar Hukum Kementerian Agama (Kemenag) telah memperkenalkan klausul proposal khusu. Untuk memperpanjang pengajuan sertifikat pendaftaran Front Pertahanan Islam (FPI) ke Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri). Klausul tersebut mengatakan Kementerian Agama akan menolak perpanjangan izin FPI yang diusulkan jika melanggar hukum yang berlaku.

“Jika ada pelanggaran hukum, maka serahkan ke aparat karena kita semua sama di mata hukum, tidak ada beda. Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum. Rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Nur Kholis lewat keterangan tertulis pada Kamis (28/11).

BERITA DUNIA FPI Akan di Cabut Jika Melanggar Hukum
BERITA DUNIA FPI Akan di Cabut Jika Melanggar Hukum

Nur Kholis mengatakan Kementerian Agama telah mengirim proposal ke Kementerian Dalam Negeri. Rekomendasi Kementerian Agama adalah salah satu syarat untuk memperluas CSR organisasi keagamaan yang dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Publik.

BERITA DUNIA Dia juga menjelaskan bahwa proposal tersebut direkomendasikan karena FPI mematuhi persyaratan di mana Menteri Perhubungan No. 14 tahun 2019. Di antara persyaratan ini adalah tindakan pendirian, program kerja, struktur manajemen. Hingga siaran pers yang tidak diperselisihkan dengan manajemen atau pengadilan. . kasus, dan pernyataan kemampuan untuk melaporkan aktivitas.

“Persyaratan tersebut sudah dipenuhi FPI. Termasuk pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas meterai,” tutur Nur Kholis.

Nur Kholis mengatakan bahwa setiap organisasi massa memiliki hak. Untuk menerima perlakuan yang sama seperti hak untuk bergaul, untuk berkumpul, dan memiliki pendapat. Namun, semuanya harus dilakukan sesuai dengan hukum.

BERITA DUNIA “Siapapun yang setia NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Harus diterima, dirangkul, dibina, dan diajak kerja sama agar bisa ikut membangun bangsa,” ucap dia.

Sebelumnya, FPI SKI di Kementerian Dalam Negeri berakhir pada 20 Juni 2019. FPI mengusulkan perpanjangan tetapi dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri karena tidak lengkap, salah satunya tidak memiliki rekomendasi dari Departemen Agama.

Menteri Agama Fachrul Razi telah menjelaskan bahwa ia tidak merekomendasikan organisasi massa yang mendukung kekhalifahan Indonesia.

Namun, setelah beberapa pernyataan kuat, Rabu (27/11) kemarin Fachrul mengatakan sudah mengajukan perpanjangan izin FPI. Menurutnya FPI telah setuju dengan Pancasila dan NKRI.

“Sekarang mereka sudah secara resmi membuat hitam putih di atas materai. Bahwa kami tidak akan meragukan Pancasila dan kami (FPI) setia kepada Republik Indonesia. Dan kedua tidak akan melanggar hukum lagi,” kata Fachrul dalam pidato pembukaan Dialog Tokoh/Pimpinan Ormas Islam Tingkat Nasional. Di Hotel Ardyaduta, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.